ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW

AN ANALYSIS OF HOUSEHOLD RESILIENCE AND DIVORCE WITHIN MUSLIM FAMILIES AMIDST THE COVID-19 PANDEMIC

2023-05-30T19:21:50+07:00

This study aims to examine the factors behind the increasing of divorce cases amidst the COVID-19 Pandemic. This study followed a qualitative research method with case study approach to analyse the factors behind the increasing of divorce cases within Muslim families in North Sumatra amidst the COVID-19 Pandemic. The findings of this study indicate that economic factors, third-person influence, lack of honesty, domestic violence, and inequality in child care are main factors that increase the cases of divorce. The COVID-19 pandemic is not the main factor in the occurrence of divorce, however, this pandemic is another factor that increases the risk of divorce, especially related to economic problems when the problem is not communicated properly. This study shows the importance to strengthen the dimensions of family life by ensuring the establishment of a more harmonious family life, understanding and supporting each other to develop household resilience amidst the COVID-19 pandemic.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MUSLIM DI JAWA TENGAH

2023-05-30T22:34:38+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, baik dari segi faktor komunikasi pasangan suami istri dan faktor kecerdasan keduanya dalam mengelola emosi . Subjek penelitian ini adalah masyarakat muslim kota Semarang yang sudah menikah dan berpendidikan. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dan instrumen penelitian berupa kuesioner yang dibagikan ke 100 orang dengan teknik sampling purposif. SPSS (Statistical Product and Service Solution) digunakan dalam penelitian ini sebagai analisis data dengan tahap uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang belum menikah dan akan menikah guna mencapai keluarga sakinah mawadah wa rahmah.

REVEALING THE DILEMMA OF MARRIAGE DISPENSATION REGULATIONS IN INDONESIA

2023-05-30T15:10:40+07:00

This article aims to reveal the regulation of marriage dispensation in Indonesia, which is regulated in Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No.1 of 1974. Article 7 paragraph (2) states that if there is a deviation from the age provision, the parents of the man or woman can apply for marriage dispensation to the Court, for the sake of al-mashlahat. The focus of this research is how Islamic law analyzes the regulation of marriage dispensation in Law Number 16 of 2019. In this study, a normative legal research method is used, which is also called dogmatic legal research. The results show that Law No. 16/2019 brings the spirit of change regarding the regulation of marriage dispensation and the minimum age of marriage. In addition, Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 is a special rule as a form of explanation of procedural law relating to marriage dispensation applications. In the perspective of Islamic Law, it brings al-mashlahat, with the regulation of marriage dispensation in certain circumstances. However, the minimum age of marriage in Islamic law is determined by ihtilam, rusyd, menstruation as physical signs and a certain age, which indicates maturity.

KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DISABILITAS SENSORIK DI KOTA SEMARANG

2023-07-05T15:24:21+07:00

Artikel ini hasil penelitian bagaimana ketahanan keluarga pasangan disabilitas sensorik di Kota Semarang. Kehidupan pasangan disabilitas sensorik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang memberikan deskripsi tentang kondisi kehidupan pasangan difable dalam mempertahankan kehidupan keluarganya. Data primer diambil dari pengamatan, wawancara dengan enam pasangan disabilitas sensorik di kota Semarang dengan kreteria tunarungu, tunawicara dan tunanetra dibawah naugan yayasan Semar Cakep. Adapun indikator yang diteliti adalah ketahanan psikologis, fisik, sosial, dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukan bahwa cara bagaimana mempertahankan keluarga yaitu harus adanya kesesuaian antara suami isteri, harus memiliki rekan antara suami isteri, saling mendukung dan saling memahami antara satu sama lainnya. Adapun faktor yang mendukung pasangan suami isteri disabilitas dalam ketahanan keluarga adalah karena saling memahami keterbatasan fisik yang sama-sama dimiliki menjadi penguat keharmonisan rumah tangga mereka. Untuk menajaga ketahanan ekonomi keluarga, ditengah keterbatasan pasangan disabilitas sensorik tetap berusaha untuk mengembangkan keterampilan menjadi penjahit, pemijat, dan melakukan pesan antar makanan. Yang membedakan adalah mengenai dalam segi psikologis bagaimana cara mereka dalam mewujudkannya komunikasi yang baik dan mengatasi segala masalah yang timbul dalam keluarga, keduanya harus saling mengalah antara satu sama lain. Penelitian ini dapat menjadi perhatian pemerintah dan masyrakat bahwa pentingnya pendampingan dan penguatan bagi pasangan disabilitas khususnya sensorik dalam melangsungkan rumah tangga mereka sehingga dapat terus harmonis ditengah keterbatasan fisik mereka.

ISLAM NUSANTARA DALAM PROSESI BESURUNG PRA PERKAWINAN PERSPEKTIF ‘URF

2023-07-05T21:47:25+07:00

Riset ini bertujuan untuk menganalisis tradisi besurung pra perkawinan pada masyarakat Melayu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Tradisi besurung sebagai sebuah adat yang sifatnya turun temurun, merupakan tradisi yang berkaitan dengan prosesi hantaran barang sebelum terjadinya akad nikah (pra perkawinan). Uniknya, hantaran bagi masyarakat Melayu ini, memiliki kekhasan berupa barang yang wajib diberikan dan barang hantaran hasil musyawarah kedua pihak. Bagi masyarakat Melayu, hantaran yang wajib diadakan pada saat besurung yakni berupa tepa’ sirih meliputi lima jenis barang : sirih, kapur, pinang, gambir, dan tembakau. Kelima jenis barang ini harus diupayakan oleh calon pengantin laki-laki karena lima jenis barang ini memiliki simbol kenegaraan dan keagamaan berupa Pancasila dan rukun Islam. Korelasi kedua hal ini, bersinergi dengan Islam Nusantara karena tradisi setempat dimaknai dengan Pancasila dan rukun Islam. Disamping itu, makna persatuan juga menjadi bagian dari prosesi besurung. Tradisi besurung dikategorisasikan sebagai ‘urf al-lafdzi karena terdapat penyerahan dan penerimaan barang hantaran dan ‘urf al-khash karena tradisi ini bersifat khusus dengan jenis-jenis barang yang sifatnya khusus dan terjadi di masyarakat tertentu (Melayu). Dari kedua jenis ‘urf ini, maka tradisi besurung tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya tradisi tersebut bernilai ‘urf shahih yang dapat dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat Melayu di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

DAMPAK CHILD FREE TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI INDONESIA

2023-05-31T07:04:16+07:00

Fenomena childfree mulai viral dan heboh di dunia maya sehingga menimbulkan perdebatan yang menimpa banyak pasangan suami istri di Indonesia. Bagaimana dampak keputusan bebas anak terhadap ketahanan keluarga berbasis gender? Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang diolah dengan menggunakan analisis gender untuk menarik kesimpulan deskriptif kualitatif. Studi ini menemukan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak berdampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini akan berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan psikis suami istri bahkan mengganggu ketahanan keluarga berbasis gender jika tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pasangan dan keluarga

PRAKTIK POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DALAM TEORI EMILE DURKHEIM

2023-07-17T11:46:35+07:00

Studi ini meneliti hukum dan peraturan yang ada yang mengatur poligami di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis implikasinya terhadap PNS. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan menggunakan wawancara dan observasi terhadap dua pasangan poligami. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin keadilan, pada kenyataannya banyak individu, terutama PNS, cenderung mengabaikan peraturan tersebut. Analisis fungsional struktural Emile Durkheim memberikan wawasan berharga dalam memeriksa institusi sosial dan norma-norma yang membentuk regulasi poligami di Indonesia. Tampaknya kerangka hukum yang ada kurang relevan dan tidak dihormati oleh masyarakat, termasuk PNS. Studi ini juga menyoroti kurangnya penerapan sanksi yang tegas dan pengawasan yang baik, yang berkontribusi pada ketidakpatuhan terhadap peraturan. Sebagai kesimpulan, makalah ini menyoroti adanya kesenjangan antara regulasi yang dimaksudkan dan implementasinya di di kalangan PNS yang terlibat dalam pernikahan poligami. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya komprehensif, termasuk reformasi hukum, penerapan sanksi yang lebih ketat, pengawasan yang ditingkatkan, serta kampanye edukasi dan kesadaran yang lebih efektif tentang pentingnya patuh terhadap peraturan yang ada.